Pemerintah Kabupaten Dompu, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025. Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda pada Senin (08/09/25) ini dipimpin oleh Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, S.H., dan didampingi oleh Sekretaris Daerah, Gatot Gunawan Perantauan Putra, S.K.M., M.MKes.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Bank NTB Syariah, dan PT SMS.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syirajuddin yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah fokus utama pemerintah. "Keluar dari kemiskinan berarti keluar dari kebodohan dan ketertinggalan," ujarnya.

Ia menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 dan menjadi isu fundamental pembangunan di Kabupaten Dompu. Peran TKPKD sebagai wadah koordinasi lintas sektor sangat penting untuk merumuskan, merencanakan, dan memantau pelaksanaan program kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,59% dan kemiskinan ekstrem menjadi 1,47% pada tahun 2025. Target ini akan terus ditekan hingga mencapai angka 10,5% untuk kemiskinan dan 0,5% untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengadopsi tiga strategi utama:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Meminimalisasi kantong-kantong kemiskinan.

Upaya ini didukung oleh berbagai sumber dana, termasuk APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR. Namun, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa realisasi program pada semester pertama tahun 2025 baru mencapai kurang dari 10%, padahal total alokasi dana dari APBD mencapai sekitar Rp163,7 miliar.

Wakil Bupati menyoroti belum optimalnya koordinasi program-program kemiskinan yang berasal dari APBN, seperti jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lainnya. Ia juga menyoroti kasus di Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, yang masuk dalam kategori desa miskin ekstrem, meskipun di wilayah tersebut terdapat investasi dari PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS).

"Ini patut kita pertanyakan dan bersurat kepada PT SMS," tegasnya, menyoroti pentingnya evaluasi untuk memastikan program-program dapat berjalan efektif.

Rapat ini juga merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal dan Sosial Ekonomi Nasional, yang menekankan pentingnya data yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi program yang tepat sasaran. Selain itu, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 di tingkat nasional, yang menjadi semangat bagi pemerintah daerah. Rapat koordinasi berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi serta tanya jawab. (TM Kominfo)